Tupoksi

A. Tugas, Pokok dan Fungsi

      Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggi, Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :
      1. Penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
      2. Penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang industrial;
      3. Penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang usaha perdagangan;
      4. Penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang energi dan mineral;
      5. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan serta pengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan;
      6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan ketatausahaan serta urusan rumah tangga dinas;

B. Tugas, Pokok dan Fungsi Perbidang

    1. Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan pengelolaan energi mineral dan mempunyai fungsi :
      1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan operasional pembinaan standarisasi mutu dan pembinaan pengelolaan energi sumber daya mineral;
      2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan energi sumber daya mineral;
      3. Pemberian rekomendasi untuk pengajuan perijinan bagi usaha eksplorasi energi sumber daya mineral;
      4. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka perencanaan pengelolaan energi sumber daya mineral;
    2. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan, melaksanakan upaya pembinaan kelembagaan dan tatalaksana, hukum, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan mempunyai fungsi :
      1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan operasional dalam perencanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah;
      2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi;
      3. Penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan koperasi serta manajemen operasi, Usaha Kecil dan Menengah;
      4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan usaha koperasi;
      5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan produktifitas usaha pengusahakecil dan menengah;
      6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
      7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
      8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
    3. Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan di bidang perdagangan eksport, import, promosi, penyaluran barang, bimbingan terhadap usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian
      1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan operasional bimbingan dan pengembangan usaha perdagangan.
      2. Pemberian rekomandasi dan perijinan usaha perdagangan minuman beralkohol.
      3. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengembangan usaha khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
      4. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian usaha perdagangan serta peningkatan perlindungan konsumen dan kemetrologian.
      5. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis usaha perdagangan, promosi dan kemetrologian.
      6. Pelaksanaan kegiatan pameran dagang di dalam dan di luar negeri.
    4. Bidang Industri mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan, pemanfaatan fasilitasi berusaha, akses permodalan cara penggunaan bahan baku, bahan penolong dan promosi.
      1. Pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
      2. Penyusunan rencana kegiatan bidang industri sebagai acuan pelaksanaan tugas.
      3. Pengkoordinasian bawahan di lingkungan bidang industri agar serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
      4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri.
      5. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri.
      6. Peningkatan SDM Industri dan Aparatur Pembina Industri.
      7. Pelaksanaan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi industri besar, menengah dan kecil.
      8. Pemberian bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri besar, menengah dan kecil.
      9. Pembinaan hubungan kerja sama dengan instansi lain/swasta serta lembaga-lembaga atau asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap investasi industri besar, menengah dan kecil.
      10. Pemberian bimbingan dan arahan bagi calon investor/investor yang akan melaksanakan investasi di bidang industri besar, menengah dan kecil.
      11. Pengendalian dan pengawasan di bidang industri.
      12. Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri.
      13. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang industri besar, menengah dan kecil.